HUKUM CYBER LAW DALAM KEJAHATAN CYBER CRIME ILLEGAL CONTENTS

Friday, November 8th, 2013

                PENGERTIAN CYBERCRIME

Cybercrime adalah tindakan pidana kriminal yang dilakukan pada teknologi internet (cyberspace), baik yang menyerang fasilitas umum di dalam cyberspace ataupun kepemilikan pribadi. Secara teknik tindak pidana tersebut dapat dibedakan menjadi off-line crime, semi on-line crime, dan cybercrime. Masing-masing memiliki karakteristik tersendiri, namun perbedaan utama antara ketiganya adalah keterhubungan dengan jaringan informasi publik (internet).

 

Cybercrime dapat didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi.

The Prevention of Crime and The Treatment of Offlenderes di Havana, Cuba pada tahun 1999 dan di Wina, Austria tahun 2000, menyebutkan ada 2 istilah yang dikenal : 

  1. Cybercrime dalam arti sempit disebut computer crime, yaitu prilaku ilegal/ melanggar yang secara langsung menyerang sistem keamanan komputer dan/atau data yang diproses oleh komputer. 
  2. Cybercrime dalam arti luas disebut computer related crime, yaitu prilaku ilegal/ melanggar yang berkaitan dengan sistem komputer atau jaringan.

Dari beberapa pengertian di atas, cybercrime dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai jaringan komputer sebagai sarana/ alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain.

FAKTOR PENYEBAB MUNCULNYA CYBERCRIME

Jika dipandang dari sudut pandang yang lebih luas, latar belakang terjadinya kejahatan di dunia maya ini terbagi menjadi dua faktor penting, yaitu :

         1.      Faktor Teknis

Dengan adanya teknologi internet akan menghilangkan batas wilayah negara yang menjadikan dunia ini menjadi begitu dekat dan sempit. Saling terhubungnya antara jaringan yang satu dengan yang lain memudahkan pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya. Kemudian, tidak meratanya penyebaran teknologi menjadikan pihak yang satu lebih kuat daripada yang lain.

         2.      Faktor Sosial ekonomi

Cybercrime dapat dipandang sebagai produk ekonomi. Isu global yang kemudian dihubungkan dengan kejahatan tersebut adalah keamanan jaringan. Keamanan jaringan merupakan isu global yang muncul bersamaan dengan internet. Sebagai komoditi ekonomi,

  Bentuk-Bentuk Cyber Crime

Klasifikasi kejahatan komputer :

  1. Kejahatan yang menyangkut data atau informasi komputer.
  2. Kejahatan yang menyangkut program atau software komputer.
  3. Pemakaian fasilitas komputer tanpa wewenang untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan pengelolaan atau operasinya.
  4. Tindakan yang mengganggu operasi komputer.
  5. Tindakan merusak peralatan komputer atau yang berhubungan dengan komputer atau sarana penunjangnya.

Pengelompokkan bentuk kejahatan yang berhubungan dengan penggunaan Teknologi Informasi adalah sebagai berikut :

1.             Unauthorized Access to Computer System and Service

Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki / menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan yang dimasuki.

2.             Illegal Content

Kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

Contoh : pornografi, penyebaran berita yang tidak benar.

3.             Data Forgery

Kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless document melalui internet.

4.             Cyber Espionage

Kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan memata-matai terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran.

5.             Cyber Sabotage and Extortion

Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet.

6.             Offense Againts Intellectual Property

Kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet.

7.             Infrengments of Piracy

Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal sangat pribadi dan rahasia.

      Istilah-Istilah dalam Cyber Crime

Ada beberapa istilah yang terdapat dalam kejahatan dunia maya atau yang biasa disebut cyber crime yaitu

1.             Probing

Probing yaitu aktivitas yang dilakukan untuk melihat servis-servis apa saja yang tersedia di server target.

2.             Phishing

Phishing yang biasa diartikan sebagai email penipuan yang seakan-akan berasal dari sebuah toko, bank atau perusahaan kartu kredit. Email ini mengajak Anda untuk melakukan berbagai hal misalnya memverifikasi informasi kartu kredit, meng-update password dan lainnya.

3.             Cyber Espionage

Cyber espionage yaitu kejahatan yang memanfaatkan internet untuk melakukan  mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran.

4.             Offence Againts Intelectual Property

Adalah kejahatan yang ditujukan terhadap HAKI yang dimiliki pihak lain di internet.

     Cyber Space

Untuk sampai pada pembahasan mengenai Cyber Law, terlebih dahulu perlu dijelaskan satu istilah yang sangat erat kaitannya dengan cyber law yaitu cyber space (ruang maya), karena cyber space-lah yang akan menjadi objek atau concern dari cyber law. Istilah cyber space untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh William Gibson seorang penulis fiksi ilmiah (science fiction) dalam novelnya yang berjudul Neuromancer. Istilah yang sama kemudian diulanginya dalam novelnya yang lain yang berjudul Virtual Light.

Pada perkembangan selanjutnya, seiring dengan meluasnya penggunaan komputer, istilah ini kemudian dipergunakan untuk menunjuk sebuah ruang elektronik (electronic space), yaitu sebuah masyarakat virtual yang terbentuk melalui komunikasi yang terjalin dalam sebuah jaringan komputer (Interconnected Computer Networks).

Aktifitas yang potensial untuk dilakukan cyber space tidak dapat diperkirakan secara pasti mengingat kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat dan mungkin sulit diprediksi. Namun, saat ini ada beberapa aktifitas utama yang sudah diberlakukan cyber space seperti, Bulletin Board System, Conferencing Systems, Internet Relay Chat, Usenet Commercial Online Services, Email List dan Entertainment. Sejumlah aktifitas tersebut saat ini dengan mudah dapat diapahami oleh masyarakat kebanyakan sebagai aktifitas yang dilakukan lewat internet. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa apa yang disebut dengan “cyber space” itu tidak lain adalah Internet yang sering disebut sebagai “a networks of net works”, dengan karakteristik seperti ini kemudian ada juga yang menyebut “cyber space”  dengan istilah “visual community” (masyarakat maya) atau “virtual word” (dunia maya).

untuk keperluan penulisan makalah ini selanjutnya cyberspace akan disebut dengan internet. Dengan asumsi bahwa aktifitas di internet itu tidak bisa dilepaskan dari manusia dan akibat hukumnya juga mengenai masyarakat (manusia) yang ada di “physical word” (dunia nyata), maka kemudian muncul pemikiran mengenai perlunya aturan hukum untuk mengatur aktifitas tersebut. Namun, mengingat karakteristik aktifitas di internet yang berbeda di dunia nyata, lalu muncul pro kontra mengenai bisa dan tidaknya sistem hukum tradisional / konvensional (the existing law) yang mengatur aktifitas tersebut. Dengan demikian, polemik ini sebenarnya bukan mengenai perlu atau tidaknya suatu aturan hukum mengenai aktifitas di internet, melainkan mempertanyakan eksistensi sistem hukum tradisional dalam mengatur aktifitas di internet.

     Cyber Law

Hukum pada prinsipnya merupakan pengaturan terhadap sikap tindakan (prilaku) seseorang dan masyarakat di mana akan ada sanksi bagi yang melanggar.

Cyber law adalah hukum yang digunakan di dunia cyber (dunia maya) yang umumnya diasosiasikan dengan internet. Cyber law merupakan aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau dunia maya. Alasan cyberlaw itu diperlukan menurut Sitompul (2012:39) sebagai berikut :

  1. Masyarakat yang ada di dunia virtual ialah masyarakat yang berasal dari dunia nyata yang memiliki nilai dan kepentingan.
  2. Meskipun terjadi di dunia virtual, transaksi yang dilakukan oleh masyarakat memiliki pengaruh dalam dunia nyata.

Pengaturan Cyber Law di Indonesia :

  1. Kepastian Hukum.
  2. Untuk mengantisipasi implikasi-implikasi yang timbul akibat pemanfaatan TI.
  3. Adanya variable global, yaitu persaingan bebas dan pasar terbuka.

Ruang Lingkup Indonesia’s Cyber Law :

  1. Hukum Publik : jurisdiksi, etika kegiatan online, perlindungan konsumen, anti monopoli, persaingan sehat, perpajakan, regulatory body, data protection dan cybercrimes.
  2. Hukum Privat : HAKI, E-commerce, Cyber Contract, Privacy, Domain name, Insurance.
  3. Hak Cipta (Copy Right)
  4. Hak Merk (Trademark)
  5. Pencemaran nama baik (Defamation)
  6. Fitnah, penistaan, penghinaan (Hate Speech)
  7. Serangan terhadap fasilitas computer (Hacking, Viruses, Illegal Access)
  8. Pengaturan sumber daya internet seperti IP-Address, domain name.
  9. Kenyamanan individu (Piracy)
  10.  Prinsip kehati-hatian (Duty Care)
  11. Tindakan kriminal biasa yang menggunakan TI sebagai alat

    Pengaturan Cyber Crime dalam UU ITE

Latar belakang UU ITE

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur tindak pidana cyber.

Berdasarkan surat Presiden RI. No. R./70/Pres/9/2005 Tanggal 5 September 2005, naskah UU ITE secara resmi disampaikan kepada DPD RI, pada tanggal 21 April 2008, Undang-Undagn ini disahkan.

Dua muatan besar yang diatur dalam UU ITE adalah :

  1. Pengaturan transaksi elektronik.
  2. Tindak pidana cyber.

 

      Illegal Contents

Seperti pada uraian di atas pada pembahasan sebelumnya, illegal contents dapat diartikan sebagai kejahatan dengan memasukkan data-data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu. Sebagai contohnya adalah pornografi dan penyebaran berita tidak benar.

Contoh kasus belakangan ini, marak sekali terjadi pemalsuan gambar yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan cara mengubah gambar seseorang (biasanya artis atau public figure lainnya) dengan gambar yang tidak senonoh menggunakan aplikasi komputer seperti photoshop. Kemudian gambar ini dipublikasikan lewat internet dan ditambahkan sedikit berita palsu berkenaan dengan gambar tersebut. Hal ini sangat merugikan pihak yang menjadi korban karena dapat merusak image seseorang. Dan dari banyak kasus yang terjadi, para pelaku kejahatan ini susah dilacak sehingga proses hukum tidak dapat berjalan dengan baik. Akhir-akhir ini juga sering terjadi penyebaran hal-hal yang tidak terbukti kebenaran akan faktanya yang tersebar di internet. Baik itu dalam bentuk foto, video maupun berita-berita. Dalam hal ini tentu saja mendatangkan kerugian bagi pihak yang menjadi korban dalam pemberitaan yang tidak benar tersebut, seperti kita ketahui pasti pemberitaan yang beredar merupakan berita yang sifatnya negatif.

Yang menarik dari hukuman atau sangsi untuk beberapa kasus seseorang yang terlibat dalam illegal content ini adalah hanya penyebar atau yang melakukan proses unggah saja yang mendapat sangsi sedangkan yang mengunduh tidak dapat hukuman apa-apa selain hukuman moral dan perasaan bersalah setelah mengunduh file yang tidak baik.

Contoh Kasus Cyber Crime di Indonesia “Illegal Content”

*Pornografi

*Penyebaran Berita yang tidak Benar (HOAX)

*Pelaku , Peristiwa dan Sangsi Hukum dalam Kasus Ilegal Conten

*Hukum Cyber Law dalam Kejahatan Cyber Crime Ilegal Content

Dalam melakukan kegiatan cyber crime illegal content, tentu saja memiliki paying hukum, terutama di negara Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi Elektronik, walaupun belum secara keseluruhan mencakup atau memayungi segala perbuatan atau kegiatan di dunia maya, namun telah cukup untuk dapat menjadi acuan atau patokan dalam melakukan kegiatan cyber crime tersebut.

Beberapa pasal dalam Undang-Undang Internet dan Transaksi Elektronik yang berperan dalam E-Commerce adalah sebagai berikut :

1.    Pasal 2

Undang-Undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di dalam wilayah hukum Indonesia, maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

2.    Pasal 9

Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan.

3.      Pasal 10

1)        Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan transaksi elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan.

2)        Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

1.        Pasal 18

1)        Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak.

2)        Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik internasional yang dibuatnya.

3)        Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam transaksi elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

4)        Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi elektronik internasional yang dibuatnya.

5)        Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

2.      Pasal 20

1)        Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima.

2)        Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik sebaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.

3.       Pasal  21

1)        Pengirim atau penerima dapat melakukan transaksi elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui agen elektronik.

2)        Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :

a)         Jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi.

b)        Jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa.

1)        Jika kerugian transaksi elektronik disebabkan gagal beroperasinya agen elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap sistem elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara agen elektronik.

2)        Jika kerugian transaksi elektronik disebabkan gagal beroperasinya agen elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan.

3)        Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan atau/kelalaian pihak pengguna sistem elektronik.

4.    Pasal 22

1)        Penyelenggara agen elektronik tertentu harus menyediakan fitur pada agen elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan penggunanya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi.

2)        Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara agen elektronik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

5.    Pasal 30

1)        Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan / atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun.

2)        Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan / atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik.

3)        Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan / atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

6.    Pasal 46

1)        Setiap orang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah).

2)        Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 700.000.000 (Tujuh Ratus Juta Rupiah).

3)        Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah).

Sedangkan pasal-pasal di dalam KUHP menyangkut kejahatan dunia maya adalah sebagai berikut:

  1. Pasal 282 dan 311 KUHP dapat dikenakan untuk kasus penyebaran foto atau film pribadi seseorang yang vulgar di internet, misalnya kasus-kasus video porno para mahasiswa.
  2. Pasal 282 KUHP dapat dikenakan untuk penyebaran pornografi maupun website porno yang banyak beredar dan mudah diakses di internet. Walaupun berbahasa Indonesia, sangat sulit sekali untuk menindak pelakunya karena mereka melakukan pendaftaran domain tersebut di luar negeri di mana pornografi yang menampilkan orang dewasa bukan merupakan hal yang illegal.
  3. Pasal 335 KUHP dapat dikenakan untuk kasus pengancaman dan pemerasan yang dilakukan melalui e-mail yang dikirimkan oleh pelaku untuk memaksa korban melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelaku dan jika tidak dilaksanakan akan membawa dampak yang membahayakan. Hal ini biasanya dilakukan karena pelaku biasanya mengetahui rahasia korban.
  4. Pasal 311 KUHP dapat dikenakan untuk kasus pencemaran nama baik dengan menggunakan media internet. Modusnya adalah pelaku menyebarkan e-mail kepada teman-teman korban tentang suatu cerita yang tidak benar atau mengirimkan e-mail ke suatu mailing list sehingga banyak orang mengetahui cerita tersebut.
  5. Pasal 303 KUHP dapat dikenakan untuk menjerat permainan judi yang dilakukan secara online di Internet dengan penyelenggara Indonesia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: